Website DESA MOJO MOJO KALITIDU KALITIDU BOJONEGORO Bojonegoro

Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada 2 Mei, yang dipusatkan di Stadion Letjen H. Soedirman akan dimanfaatkan untuk pencanangan “Gerakan Ayo Sekolah”. Salah satu pembahasan dalam rapat “Manajemen Review” di Pemkab, Jumat 28 April 2017, yaitu mempersiapkan pelaksanaan Upacara Hardiknas, Selasa, 2 Mei 2017. Di dalam rapat itu diputuskan tema mewujudkan dan memantapkan pendidikan yang merata dan berkualitas di daerah setmepat. Jika pada upacara Hardiknas sebelumnya di dominasi peserta pelajar dan mahasiswa, maka untuk tahun ini akan diikuti pula oleh anak usia 13-18 tahun yang putus sekolah serta melibatkan forum PAUDDesa dan Kecamatan. Keikutsertaan anak putus sekolah dalam upacara kali ini terbagi dalam barisan-barisan per-kecamatan yang didampingi camat dan kepala desa serta pengelola pendidikan baik dari sekolah maupun pengelola kejar paket. Diharapkan pengelola pendidikan bisa “belanjakan murid” saat itu juga, dengan biaya pendidikan dari Pemkab. “Ini adalah sebuah gerakan anti anak putus sekolah dan gerakan “Ayo Sekolah” ala Bojonegoro,” kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro Heru Sugiharto, di Bojonegoro, Sabtu. Berdasarkan validasi yang dilakukan tim teknis Dinas Pendidikan Bojonegoro dibantu pemerintah Desa dan Kecamatan, didapatkan jumlah anak tidak sekolah di Bojonegoro sebanyak 3.769 orang. Dari jumlah tersebut 388 orang putus sekolah karena menikah, 957 orang putus sekolah karena bekerja di luar daerah, 99 orang putus sekolah karena berkebutuhan khusus (Cacat) dan yang terkonfirmasi untuk bisa dihadirkan dalam upacara sejumlah 2020 orang (lihat Tabel). Jumlah anak tidak sekolah hasil pendataan tim teknis ini ternyata jauh lebih kecil dari informasi yang disampaikan oleh BPS sebagaimana berkembang di media cetak/online. Dari data BPS, tercatat jumlah anak putus sekolah tingkat sekolah dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) sekitar 10.000 anak, untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 11.000 anak, dan bahkan untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 21.000 anak. Menurut BPS tercatat ada 42.000 anak putus sekolah di Bojonegoro, namun ternyata di lapangan hal itu sulit untuk ditemukan. Dalam upacara hardiknas tahun ini juga akan dilaksanakan 3 Deklarasi, yaitu: 1. Deklarasi Anak Tidak Sekolah untuk kembali bersekolah; 2. Deklarasi pengelola pendidikan untuk menerima anak-anak putus sekolah kembali bersekolah; 3. Deklarasi wajib pendidikan 14 tahun. (*/mcb) Bojonegoro - Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) memegang peranan penting dan strategis dalam membangun perekonomian Nasional. Selain membantu pertumbuhan ekonomi keberadaan UKM juga menbantu dalam menyerap tenaga kerja. Saat ini populasi penduduk dengan usia produktif lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia.Hal ini memicu khususnya para pemuda untuk menciptakan peluangnya sendiri dengan membuka bisnis dan sebagian besar tergolong sebagai pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).Perkembangan UKM di Bojonegoro tumbuh pesat, hal ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Daerah dan perbankan. Selain itu BUMN, BUMD, swasta, dan komunitas juga turut membantu untuk peningkatan skill dan kualitas sumber daya manusia.Bupati Bojonegoro, Suyoto baru saja meresmikan gedung pamer produk unggulan koperasi dan UMK di Jalan Patimura. Bupati berharap dengan adanya gedung pamer dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku UKM yang ada di seluruh penjuru Bojonegoro. Selain untuk menjual produk, gedung ini juga bisa digunakan untuk pelatihan dan seminar guna meningkatkan skill dan pengetahuan dalam memahami selera pasar.Sekretaris Dinas Koperasi Dan UKM Bojonegoro Sudiaris Yuwono menyampaikan bahwa Gedung berlantai dua ini diisi kurang lebih oleh 126 pelaku UKM dan lebih dari 3000 jenis produk dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sudah diberlakukan sejak awal tahun 2016 ini. Hal ini tentu saja menuntut para pelaku UMKM agar bisa bersaing dengan para pengusaha dari negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu dukungan penuh dari pemerintah, pelaku usaha besar dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendongkrak pertumbuhan UKM supaya terus bertahan dan meningkatkan kualitas produk serta penjualan, untuk menjadi UKM yang memiliki daya tahan yang tinggi sebagai penopang ekonomi daerah ataupun negara. Dan turut andil dalam menekan angka kemiskinan (MCB) Bupati Bojonegoro Anna Muawanah melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas RT/RW di empat kecamatan sekaligus, Selasa (09/04/2019). Empat kecamatan tersebut antara lain kecamatan Temayang, Gondang, Sekar, dan Kecamatan Ngasem. Dalam kegiatan itu Bupati Anna menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan naikan Honorarium/Intensif bagi Ketua RT/RW sebesar 100 persen. "Ini kami lakukan karena merupakan bagian dari 17 Program/Kegiatan yang telah ditetapkan ke dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi misi saya dan mas Wawan sejak kami terpilih, dan fungsi RT/RW sebagai garda terdepan dalam membantu program-program pemmerintah," ungkapnya. Bupati Anna juga menyampaikan selain akan menuntaskan Program Infrastruktur, Pemerintah Bojonegoro juga melaksanakan program non fisik yaitu peningkatan SDM melalui pendidikan berupa bea siswa full payment bagi mahasiswa kurang mampu yang mengambil jurusan scientist (Kedokteran, pertanian, peternakan, migas, dan sebagainya). "Sedangkan bagi jurasan non scientist seperti jurusan bahasa, sejarah, tarbiyah, juga akan diberikan beasiswa untuk mendukung kegiatan penelitian dan skripsinya," jelas Bu Anna sapaan akrab Bupati Bojonegoro. Ditambahkan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga akan mengalokasikan anggaran untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Daerah. Diketahui bahwa masih ada 11.265 Kepala Keluarga di Kabupaten Bojonegoro yang tidak menerima BPNT dari Pemerintah Pusat. "Dengan dasar itu pemerintah daerah merencanakan program BPNT Daerah agar tidak terjadi ketimpangan di masyarakat dan dengan harapan masyarakat Bojonegoro kesejahteraannya semakin meningkat dan angka kemiskinan bisa semakin menurun," imbuhnya. Sehingga disinilah peran RT/RW sangatlah penting dalam membantu program pemerintah daerah agar tepat sasaran. Sementara itu Plt. Kepala Dinas PMD Bojonegoro Ahmad Faisol menyampaikan bahwa RT merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas membantu kepala desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Pemasyarakatan Desa. "Oleh sebab itu silaturrohim dengan pemerintah daerah ini merupakan kali pertama dilakukan dan akan dilakukan secara berkelanjutan agar kapasitas ketua RT semakin meningkat sehingga program pemerintah daerah dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik," tuturnya. (Git/Kominfo) Lindungi diri Anda dan orang lain di sekitar Anda dengan mengetahui fakta-fakta terkait virus ini dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Untuk mencegah penyebaran COVID-19: Cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air, atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat segera mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda serta mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Masker Masker dapat membantu mencegah penyebaran virus dari orang yang mengenakannya kepada orang lain. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri dari COVID-19, sehingga harus dikombinasikan dengan pembatasan fisik dan kebersihan tangan. Ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Berikut 17 Program Prioritas Unggulan Pemkab Bojonegoro : 1. Perbaikan jalan, jembatan dan infrastruktur dan PJU (Penerangan Jalan umum); 2. KPM (Kartu Petani Mandiri) Plus; 3. Mendukung pengaturan Madrasah Diniyah melalui inisiasi Perda Madin; 4. Pelayanan Pendidikan yang terbaik bagi Sekolah SD sampai SLTA; 5. Lapangan kerja baru; 6. Tambahan insentif GTT dan PTT; 7. Program ALADIN (Perbaikan atap, lantai dan dinding rumah pra sejahtera); 8. Modal UMKM untuk BUMDES berbasis wisata dan Agribis; 9. Lingkungan ramah perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa dan taman penitipan anak; 10. Kesehatan meliputi layanan Puskesmas 24 jam, memperkuat Polindes, Gizi tambahan bagi ibu hamil dan menyusui; 11. Merevisi Perbup No. 35 Tahun 2015 untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan perangkat Desa; 12. Honor RT/RW; 13. Santunan duka; 14. Bojonegoro Green dan Smart City meliputi ruangan terbuka hijau, rumah terbuka ramah anak, serta akses informasi dan internet; 15. Kemudahan perizinan dan Investasi Satu Atap; 16. Festival Tahunan Budaya Bojonegoro; 17. Penataan pasar tradisional ke arah pasar modern;

pelatihan SID di balai desa Kalitidu

Regulasi KIP

Berita Kabupaten

Artikel Terkini

PERATURAN MENTERI

28 Juni 2021 124 Kali 0

PERATURAN MENTERI 01. PERMENDAGRI Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 No Tanggal Tentang Download 111 31 Desember 2014 01. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2014 Download 111 31 Desember 2014 LAMPIRAN 01. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2014 Download 112 31 Desember 2014 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA Download 113 31 Desember 2014 PERATURAN MENTERI DALAM ...

PERATURAN PEMERINTAH

28 Juni 2021 0 Kali 0

PERATURAN PEMERINTAH No Tanggal Tentang Download 1 23 Agustus 2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 61 Tahun 2010 - Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Download 2 03 Juni 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Download 3 30 Juni 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 47 TAHUN 2015TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014TENTANG ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA

28 Juni 2021 174 Kali 0

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA No Tanggal Tentang Download 1 22 Oktober 2002 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2002TENTANGPERLINDUNGAN ANAK Download 2 5 Oktober 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 2004TENTANGSISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Download 3 29 Desember 2006 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2006TENTANGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Download 4 5 Februari 2007 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2007TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN ...